6.1.2.1.3. Rd. Dr. H. Hasan Natanagara

From Rodovid AR

سلالة	Sumedang Larang
الجنس	ذكر
الإسم الكامل	6.1.2.1.3. Rd. Dr. H. Hasan Natanagara
الأولياء ♂ 6.1.2.1. Rd. Natanagara Natanagara [Sumedang Larang] ♀ 6.1.2.1.x. NM. Hadijah [?]

الأحداث

ولادة الطفل: ♀ 6.1.2.1.3.1. NR. Asiwiati Natanagara (Asti) [Sumedang Larang]

ملاحظات

Catatan Admin : Endang Suhendar alias Idang

ASAL-USUL

Rd.H. Dr. HASAN NATANAGARA adalah putra keturunan Sumedang yang lahir pada.......................... 19.... Ia merupakan keturunan langsung dari Bupati Sumedang ke ( ) yaitu Pangeran Kornel Kusumahdinata IX.

KARIER PENDIDIKAN

---

KARIER POLITIK

DARI RIS MENJADI NEGARA RI: PERUBAHAN BENTUK NEGARA INDONESIA PADATAHUN 1950

Salah satu periode yang paling krusial dalam bidang politik ketatanegaran Indonesia adalah tahun 1950. Secara resmi Indonesia saat itu berbentuk federal, sesuai dengan hasil KMB. Akan tetapi realita di lapangan, muncul tuntutan perubahan bentuk negara karena tidak sesuai dengan amanat proklamasi dan UUD 1945. Kondisi itu semakin kuat, ketika kaum republiken yang menghendaki bentuk Negara kesatuan memperoleh banyak momentum menguntungkan bagi tuntutan mereka.

Sistem pemerintahan federal sesuai dengan KMB ternyata tidak berumur panjang. Pengakuan kedaulatan yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949, itu justru mendorong gerakan persatuan yang bukan saja muncul di kalangan elit Indonesia, tetapi juga di kalangan masyarakat bawah sendiri. Gerakan ini menghendaki diubahnya bentuk federalis menjadi bentuk Negara kesatuan. Oleh banyak pengamat luar negeri, gerakan persatuan itu dianggap terlalu dini, tergesa-gesa, tidak perlu, dan agak angkuh, karena tidak memperhatikan semangat dan segala fasilitas dari persetujuan KMB. Akan tetapi, apabila diperhatikan lebih jauh lagi, gerakan persatuan itu bukan saja tampak kuat, tetapi juga sehat. Secara politik dan sosial, Indonesia akan berada dalam keadaan yang buruk jika tidak ada perkembangan ini.

Tidak hanya administrasinya yang tidak tergantung pada ibukota federasi di Jakarta, tetapi banyak pegawai negeri sipil dalam Negara negara bagian seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pasundan lebih taat kepada KONDISI SOSIAL & POLITIK INDONESIA aturan-aturan dari ibukota RI Yogyakarta, daripada Jakarta. Kondisi itu seringkali menimbulkan administrasi ganda yang membingungkan, dengan dua kelompok pegawai negeri sipil berusaha mengatur teritorial yang sama dengan dua aturan yang mungkin berbeda. Keadaan itu sesungguhnya merupakan bentuk manifestasi politik pada masa sebelumnya. Pembentukan negara-negara bagian di berbagai wilayah Indonesia oleh Belanda serta eksistensinya tidak pernah diakui oleh RI di Yogyakarta.

Dengan kondisi sosial politik yang seperti itu, membuat sejumlah daerah atau negara bagian mulai muncul berbagai macam gerakan yang menuntut pembubaran pemerintah daerah atau negara bagiannya dan menggabungkan daerah atau negara bagiannya dengan RI. Daerah atau negara bagian yang masyarakatnya memelopori tindakan semacam itu adalah Negara Bagian Pasundan. Di daerah itu muncul resolusi untuk menggabungkan wilayahnya dengan Negara RI. Kondisi itu sebagian besar disebabkan oleh kurang mampunya Pemerintah Pasundan untuk memelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Keadaan itu mendorong munculnya resolusi dari daerah Indramayu yang ditujukan kepada Presiden RI, UNCI, dan Ketua KNIIP. Isi resolusinya adalah mendesak (pemerintah RIS) supaya sebelum pengakuan kedaulatan selekas mungkin mengubah status Jawa Barat untuk dijadikan daerah RI, dengan menghapus Negara Pasundan.

Tindakan ini dilakukan supaya keadaan di Jawa Barat aman dan tenteram. Resolusi muncul didasarkan atas kejadian-kejadian di desa-desa berkaitan dengan masalah keamanan yang tidak terjamin. Hal itu membuktikan bahwa Negara Pasundan tidak dapat menjamin keamanan dan ketenteraman rakyat. Pada umumnya Rakyat Indramayu menaruh kepercayaan besar kepada TNI untuk melindungi mereka dan mengembalikan keamanan dan ketenteraman. ( , 17Desember 1949). Adanya resolusi itu terus bergulir dengan memberikan efek yang semakin lama semakin besar, karena banyak masyarakat bawah Jawa Barat yang tidak mendukung Negara Pasundan, dan ingin bergabung dengan RI. ( , 19 Januari 1950). Secara riil kehendak masyarakat Jawa Barat untuk b e r g a b u n g d e n g a n Negara RI dimanifestasikan oleh tindakan para kepala desa di Tasikmalaya yang memu t u s k a n h u b u n g a n d e n g a n Pemerintah Pasundan dan bergabung dengan Negara RI. Lebih jauh lagi, tindakan ini juga didukung oleh sebelas anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Tasikmalaya. ( , 20 Desember 1949).

Dukungan rakyat Jawa Barat dan masyarakat di berbagai negara bagian untuk menggabungkan daerahnya dengan Negara Bagian RI semakin besar Kedaulatan Rakyat Kedaulatan Rakyat Kedaulatan Rakyat Kedaulatan Rakyat 184 Dari RIS Menjadi Negara RI ketika terjadi peristiwa pemberontakan Westerling. Kondisi itu merusak kedudukan dan reputasi golongan federalis. Apalagi sejak adanya peristiwa itu timbul keyakinan di kalangan masyarakat bahwa beberapa pejabat tertentu dari Pemerintah Pasundan telah mengadakan “perjanjian” dengan Westerling dan adanya kenyataan sejumlah anggota Pemerintah Pasundan yang berkebangsaan Belanda (dari Polisi dan militer yang sebagian besar masih dipimpin oleh perwira Belanda), membelot kepada Westerling. (Kahin, 1995:578).

Kondisi itu semakin memperkuat posisi kaum republiken di parlemen Pasundan. Dengan dimotori oleh Oli Setiadi, Dr. Hasan Nata Negara, Daruji, Suparno, dan anggota lainnya, mereka ini mendesak kepada seluruh Bangsa Indonesia di Pasundan supaya Negara Pasundan dibubarkan saja. (Sewaka, 1955:171). Dengan keadaan politik yang seperti itu, akhirnya melalui keputusan Parlemen Pasundan tanggal 8 Maret 1950 dengan suara bulat diputuskan untuk menggabungkan Negara Pasundan ke dalam Negara Republik Indonesia. (Suherly, 1970) Keputusan itu kemudian di sahkan dengan lahi rnya Surat Keputusan RIS no 113 tanggal 11 Maret 1950 yang menyatakan bahwa wilayah Pasundan termasuk wilayah Negara Republ ik Indones ia. Pemer intah Komisaris RIS di Jawa Barat diganti dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Gubernurnya dijabat oleh M. Sewaka. (Sjamsuddin et. al., 1992:82). Meskipun masyarakat Negara Pasundan termasuk yang terdepan dalam upaya untuk menolak bentuk negara federasi dan memilih bergabung dengan Negara RI, tetapi daerah atau negara bagian yang pertama kali membubarkan diri adalah negara bagian Sumatera Selatan.

---

KETURUNAN

المصادر

1. ↑ http://silsilah-ernimuthalib.blogspot.com/2007/11/ringkasan-silsilah-rd-h-moehammad-amin.html -
2. ↑ http://silsilah-ernimuthalib.blogspot.com/2012/08/silsilah-pangeran-santri-gen01-13-2012.html -
3. ↑ http://journal.unair.ac.id/filerPDF/(8)Dari%20RIS%20Menjadi%20Negara%20RI%20Perubahan%20Bentuk%20Negara%20Indonesia%20Pada_Haryono%20Rinardi.pdf -

من الأجداد إلى الأحفاد